Pemerintah dan Oposisi Mesir Gelar Dialog

Dialog resmi antara pemerintah dengan oposisi, antara lain menyepakati pembentukan komite reformasi konstitusi. Namun rakyat Mesir tetap menuntut lengsernya Mubarak beserta rezim lamanya.

Mesir memasuki titik balik politik. Pemerintah di Kairo hari Minggu (6/2) menggelar perundingan dengan perwakilan kelompok oposisi, termasuk Ikhwanul Muslimin yang merupakan partai oposisi terbesar yang sebelumnya dinyatakan terlarang. Ini merupakan dialog resmi pertama sejak bertahun-tahun antara pemerintah dengan kelompok oposisi.

Tonggak penopang kekuasaan rezim lama mulai runtuh satu persatu. Para tokoh puncak di partai Nasional Demokratis yang dipimpin Husni Mubarak menyatakan mengundurkan diri. Situasi darurat yang telah diterapkan selama beberapa dekade dapat berakhir dalam waktu dekat ini.

Akan tetapi Mubarak nampaknya tidak akan mundur secepatnya. Sementara rakyat tetap menyerukan agar Mubarak lengser. Aksi protes massal di sekitar lapangan Tahrir di pusat kota Kairo tetap digelar memasuki hari ke 13.

Dalam perundingan yang antara lain diikuti oleh wakil presiden Omar Suleiman, tokoh oposisi Mohammed el Baradei, para pemimpin partai sekuler serta petinggi Ikhwanul Muslimin itu, disepakati pembentukan komisi untuk mengkaji reformasi konstitusi dan sistem hukum di Mesir.

Jurubicara Ikhwanul Muslimin, Essal el Erian kepada stasiun televisi CNN mengungkapkan : “Tentu kami juga tahu diperlukan waktu untuk mengubah rezim. Tidak hanya memaksa kepergian Mubarak. Tapi kepergiannya bisa satu jam lagi atau seminggu lagi, seperti itulah. Mengubah rezim dan menggelar pemilu yang bebas dan fair memerlukan waktu, mungkin enam bulan masa transisi. Artinya, Mesir harus dijagar agar tetap stabil dan aman, menimbang arti penting Mesir bagi kawasan dan dunia. Diperlukan negosiasi.“

Sementara itu tokoh oposisi Mesir, pemenang hadiah Nobel Perdamaian, Mohammed el Baradei melaporkan, perundingan antara oposisi dengan pemerintah itu berlangsung amat alot. Masalah utamanya, seluruh proses disetir oleh militer. Presiden Mubarak adalah tokoh yang didukung militer dan wakil presiden Omar Suleiman adalah perwira tinggi militer.

El Baradei kembali menegaskan tuntutan para demonstran, agar Mubarak segera lengser. “Terdapat banyak perlawanan bagi terus bercokolnya Mubarak, bahkan sebagai presiden kehormatan. Baginya merupakan penghinaan jika terus bertahan dengan kehilangan kekuasaan. Lebih terhormat baginya jika ia pergi,“ ujar Baradei.

Saat ini disebut-sebut sedang dirundingkan berbagai opsi untuk lengsernya Mubarak, tanpa ia harus kehilangan muka. Sala satunya, tokoh politik Mesir berusia 82 tahun itu dapat berangkat ke Jerman, dengan alasan perawatan kesehatannya dalam jangka lama.

Walaupun demikian, dalam konferensi keamanan di München, tidak ada tokoh politik yang membenarkan isu tsb. Kanselir Jerman, Angela Merkel kembali menekankan, rakyat Mesir-lah yang harus menentukan sendiri masa depan politiknya.

Sementara itu, hari Minggu kemarin dilaporkan kehidupan sehari-hari di Kairo berangsur kembali normal. Bank-bank yang tutup hampir dua minggu beroperasi kembali, perkantoran di kawasan bisnis ibukota kembali dibuka. Juga pabrik-pabrik memulai kembali produksinya setelah terhenti selama beberapa hari.

Agus Setiawan/dpa/rtr/afp
Editor : Rizki Nugraha